Setelah hukum Islam (hukum perkawinan Islam) berlaku dalam suatu negara (menjadi hukum positif)
Buku ini menguraikan hubungan hukum dan hukum pidana ekonomi. Sehingga terlihat dengan jelas fungsi hukum pidana dalam lalu lintas kejahatan yang berhubungan dengan perekonomian. Buku ini membahas mengenai tujuan hukum
Buku ini bertujuan mengkaji perkembangan kejahatan pencucian uang yang diikuti oleh perkembangan rezim anti-pencucian uang sebagai respon terhadap kejahatan tersebut. Buku ini menguraikan sifat dan tren baru pencucian uang, menjelaskan perkembangan rezim anti-pencucian uang berdasarkan pembentukan standar internasional yang menuju ke arah proses internasionalisasi dan kriminalisasi, dan mengana…
Buku ini memaparkan pandangan
Buku ini memuat lima bab. Bab pertama mengulas pengertian hukum pidana internasional
Buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Rebublik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat
Buku ini diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan Hukum pertahanan dan disesuaikan dengan yang berlaku pada saat ini disamping memperhatikan juga perkembangan hukum keagrariaan di masa kini.
Keberadaan hukum pidana dipandang sangat penting karena fungsinya itu sendiri
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana" dimana pada buku sebelumnya banyak membahas tentang teori-teori dasar dalam beracara pidana
Buku ini disajikan beserta landasan teorinya
Dalam buku ini
Buku ini mengkritisi secara dalam keberadaan penerapan hukum yang karut-marut berkat paradigmanya masih menggunakan paradigma posotivisme. Paradigma ini sering mengidentikan bahwa hukum hanya seperangkat aturan yang sudah disahkan oleh negara
Buku ini memuat keputusan-keputusan dari international court of justice: perjanjian Eropa tunggal dan perundang-undangan masyarakat Eropa lainnya; gerakan-gerakan untuk melaksanakan konvensi hukum laut 1982; kasus Rainbow Warrior; akibat-akibat Chernobyl; perjanjian Hong Kong dan Konvensi tahun 1988 yang menjadi dasar terbentuknya rezim eksploitasi mineral di kawasan Antartika.
Hukum pembuktian perkara perdata dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hukum pembuktian saat ini bertransformasi dari sistem pembuktian tertutup ke sistem pembuktian terbuka. Buku ini membahas secara lugas dan komprehensif perkembangan-perkembangan terbaru dalam lapangan hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia. Aksentuasi utama dalam buku…